MINUT,Sumberredaksi– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Utara.

Penyampaian laporan ini dilakukan tepat waktu sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Bupati Minahasa Utara Joune Ganda melalui Kadis Kominfo Robby Parengkuan menyampaikan bahwa laporan tersebut menjadi bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam menyampaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. “LPPD ini mencerminkan bagaimana jalannya pemerintahan daerah selama tahun 2024, termasuk capaian dan tantangan yang dihadapi. Kami memastikan laporan ini disusun secara akurat dan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku,” ujar Parengkuan, Minggu (30/3)

Selain LPPD, Pemkab Minut juga telah mempublikasikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan pemerintahan di daerahnya.Publikasi ini merupakan bentuk transparansi sesuai dengan Pasal 23 Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.”Melalui RLPPD, masyarakat bisa melihat bagaimana capaian kinerja makro pemerintah daerah, termasuk pelayanan dasar, pengelolaan anggaran, serta berbagai prestasi yang telah diraih sepanjang tahun 2024,” jelasnya.

Dalam RLPPD tersebut, beberapa indikator utama yang dilaporkan antara lain Capaian Kinerja Makro, Ringkasan Capaian Urusan Pelayanan Dasar, Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah.

Selain itu, RLPPD juga memuat prestasi daerah yang berhasil diraih sepanjang tahun 2024. Parengkuan menegaskan bahwa pencapaian ini tidak lepas dari kerja sama seluruh elemen pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjalankan program-program pembangunan. “Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan perencanaan pembangunan yang lebih baik guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang telah berperan dalam penyelenggaraan program-program pemerintah.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan pelayanan publik yang lebih optimal.”Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung berbagai program pemerintah. Kerja sama ini harus terus kita jaga agar pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal,” pungkasnya. (Tommy)

MINUT,Sumberredaksi– Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 tepat waktu ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut).

Laporan tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Bombit Agus Mulyo di kantornta, Kamis (27/3/2025).

Bupati Joune Ganda mengaku optimis untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di awal periode kedua kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Kevin William Lotulung.

“Melihat isi dokumen LKPD yang saya serahkan tadi, saya optimis akan meraih predikat WTP,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Pemkab Minut telah menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dari BPK Sulut dengan tingkat penyelesaian yang sudah mencapai 76,6 persen.

Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, serta bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran.

“Saya meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Minut untuk mendukung penuh dan bersikap kooperatif terhadap tim BPK dalam mengkaji isi LKPD 2024, serta memberikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

BPK RI Sulut selanjutnya akan melakukan audit terhadap LKPD tersebut guna memastikan kepatuhannya terhadap standar akuntansi pemerintahan dan regulasi yang berlaku. Hasil audit nantinya akan menjadi dasar dalam pemberian opini terhadap LKPD Kabupaten Minut tahun 2024. (Tommy)

MINUT,Sumberredaksi– Thelmy Luntungan dan Joice Luntungan merasa dirugikan sekaligus menggugat Tammy Luntungan (Tergugat I) serta PT BPR Danaku Harapan Lestari Bank Kumapan (Tergugat II) di Pengadilan Negeri Airmadidi dan telah memasuki Sidang Pembacaan Gugatan, Selasa (25/3/2025).

Saudari Thelmy dan Joice Luntungan melalui Kuasa Hukumnya, Lesly Mambu SH, menggugat Tammy Luntungan dan PT BPR Danaku Harapan Lestari karena diduga melakukan perjanjian gadai tidak melalui persetujuan Penggugat sebagai ahli waris.

Menurut Lesly Mambu, Penggugat (Thelmy dan Joice Luntungan) dan Tergugat (Tammy Luntungan) adalah saudara kandung.

Ketiganya merupakan anak dari Almarhum Alex Luntungan dan Almarhumah Mariane Ombuh, dan otomatis menjadi ahli waris berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah.

Lokasinya di Desa Karegesan, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara.

“Jadi sesuai ketentuan dan Perundang-undangan, tanah beserta bangunan di atasnya adalah warisan untuk ketiga anak,” kata Lesly.

Namun, ujar Lesly, Tammy menggadaikan tanah tersebut ke PT BPR Danaku Harapan Lestari Bank Kumapan.

Lesly menjelaskan, menurut hukum, Tergugat I tidak berhak sendiri atas rumah dan tanah untuk digadaikan kepada pihak Lain.

Lesly juga menyayangkan Tergugat II yang diduga melakukan perjanjian sepihak untuk jaminan/anggunan sertifikat tanpa diketahui atau tanpa persetujuan dari penggugat.

“Apalagi di atas objek tanah itu sudah didirikan rumah oleh Joice Luntungan dan dijaga dan dikuasai oleh Tergugat I,” tegasnya.

Lesly menturukan, Penggugat sebagai ahli waris mengalami kerugian, karena sampai sekarang tidak dapat menempati pekarangan tersebut.

“Sekali lagi ini perbuatan melawan hukum karena Tergugat melakukan perjanjian gadai tanpa diketahui Penggugat,” tegasnya.

Dikatakan, sebenarnya Penggugat sudah berulang kali melakukan mediasi agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan.

Tetapi para Tergugat menginginkan proses dilanjutkan di pengadilan.

Lesly berpendapat, para Tergugat dalam menguasai lahan/pekarangan, tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

“Klien kami telah mengalami kerugian baik secara materil yaitu Rp500.000.000 dan immaterial,” ujar Lesly.

Lesly menuturkan, gugatan yang diajukan telah berdasarkan bukti-bukti otentik dan sulit disangkal keberadaannya.

Ia pun berharap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi, maupun verzet dani pihak ketiga.

“Untuk menjamin gugatan Penggugat, kami berharap terlebih dahulu diletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa,” tegasnya.

Lesly berharap gugatan ini dapat diterima, dan Majelis Hakim memberikan putusan seadil-adilnya bagi kliennya.

“Klien kami hanya menuntut haknya. Para Tergugat harus dihukum membayar ganti rugi,” tandasnya. (Tommy) 

MINUT,Sumberredaksi– Sejumlah warga Desa Tarabitan, Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara, mulai menunjukkan semangat baru dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan dana desa (Dandes) dan pengelolaan keuangan yang diduga tidak transparan pada masa kepemimpinan Wilton Tatuil, mantan Hukum Tua.

Hal ini mencuat pasca dieksekusinya mantan Hukum Tua Paputungan oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Utara (Kejari Minut), yang sebelumnya tersandung kasus penyalahgunaan dana desa dengan kerugian negara sekitar Rp200 jutaan.

Menurut sejumlah warga, meskipun laporan mereka pada masa lalu terkait pengelolaan dana desa di era pandemi COVID-19 mungkin sempat “terlupakan”, kali ini mereka bertekad untuk mengungkapkan kembali hal tersebut.

“Mungkin kemarin-kemarin dia (Hukum Tua) boleh lolos karena ada COVID, tapi kali ini tentu lain lagi ceritanya,” ujar beberapa warga Tarabitan yang ditemui oleh wartawan pada Selasa (25/3/2025).

Warga mengklaim bahwa mereka kini memegang bukti kuat terkait kejanggalan pengelolaan keuangan dan dana desa selama kepemimpinan Wilton Tatuil.

Salah satu contohnya adalah proyek pengeboran air bersih yang dilaksanakan di Jaga Satu, yang mendapatkan anggaran lebih dari Rp350 jutaan dari dana desa. Namun, hingga saat ini proyek tersebut tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Proyek itu hanya bertahan sekitar dua bulan, setelahnya terbengkalai. Tidak ada lagi air bersih yang mengalir ke rumah warga,” ungkap Edwin Pagama salah satu warga Tarabitan.

Selain itu, pengerjaan proyek tersebut disebutkan didominasi oleh swadaya masyarakat, meski dananya berasal dari anggaran desa.

Warga juga menduga adanya pemalsuan laporan mengenai status tanah yang digunakan untuk tujuh titik pengeboran. Dalam laporan pertanggungjawaban tertulis, tanah yang seharusnya dibeli, ternyata sebagian besar merupakan hibah dari warga setempat.

Mereka pun mempertanyakan anggaran untuk tujuh titik sumur bor tersebut, yang menurut mereka menghabiskan anggaran lebih dari seratus juta per titik.

“Bagaimana mungkin pengelolaan dana desa di era pemerintahan Wilton Tatuil bisa dikatakan bersih? Kami semua tahu, waktu beliau belum menjadi Hukum Tua, bahkan kursi di rumahnya saja hampir tidak ada, tapi sekarang sudah punya mobil, beli tanah di mana-mana, dan bangun rumah seperti istana. Sedangkan, beliau dan istrinya tidak memiliki usaha, dari mana asal uangnya?” kata warga dengan penuh curiga.

Menanggapi hal ini, warga desa Tarabitan menegaskan niat mereka untuk melaporkan segala bentuk kejanggalan tersebut kepada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara. Mereka berjanji akan membawa bukti-bukti yang ada dan menyampaikan laporan secara langsung.

“Masih banyak lagi kejanggalan yang kami temui dalam pengelolaan dana desa di masa pemerintahan Wilton Tatuil. Semua itu akan kami laporkan dan kami bawa ke Kejari Minut,” tegas warga dengan penuh keyakinan. (Tommy)

MINUT,Sumberredaksi– Komitmen JG-KWL terhadap waktu pembayaran THR gaji dan TPP seluruh ASN di Kabupaten Minahasa Utara tahun 2025, telah ditunaikan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Joune Ganda melalui Kepala Badan Keuangan Carla Sigarlaki, sore tadi usai menghadiri rapat paripurna DPRD Minut dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2024.

Kata Carla sapaan akrabnya, tepat pukul 17:15 atau jam 5 sore tadi, TGR gaji dan THR (gaji 14) sudah dibayarkan. “Seluruh THR gaji maupun TPP sdh disalurkan seratus persen,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Kaban, bahwa realisasi THR gaji dan TPP diberikan kepada 3,503 ASN di Pemkab Minut. “Total anggaran yang direalisasikan untuk 3,503 ASN Pemkab Minut sebesar Rp.21,8 Miliar lebih,” bebernya.

Ditambahkan Sekda Ir. Novly Wowiling, bahwa komitmen Bupati sudah sangat jelas dalam hal pembayaran THR dan TPP kepada ASN di Minut soal ketepatan waktu. “Semoga pembayaran yang tepat waktu ini, bisa memicu peningkatan kinerja pelayanan para ASN kepada masyarakat. Dan semoga dengan telah direalisasikan, dapat memenuhi kebutuhan prioritas ASN itu sendiri dan bagi yang akan merayakan Idul Fitri serta menghadapi libur panjang,” tambah Sekda saat dihubungi Titikkomanews. (Tommy)

MINUT,Sumberredaksi– Kabupaten Minahasa Utara dibawa Kepemimpinan Bupati Joune Ganda dan wakil Bupati Kevin William Lotulung (JG-KWL) terus berupaya meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan prinsip good governance dan result-oriented government.

“Hasil pengukuran terhadap 10 sasaran strategis menunjukkan rata-rata pencapaian 112,65%, yang berarti kinerja sangat tinggi,” kata Bupati Joune Ganda, Senin 24 Maret 2025 saat membacakan LKPJ Bupati Minahasa Utara tahun 2024 di ruang rapat Paripurna DPRD.

Lebih lanjut ditambahkan Bupati JG yang hadir didampingi wakil Bupati Kevin William Lotulung, bahwa secara umum, kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2024 menunjukkan tren yang positif, dengan tingkat realisasi yang tinggi serta peningkatan efektivitas dalam berbagai sektor.

“Namun demikian, kita juga menyadari adanya beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah serta efisiensi dalam pengelolaan belanja,” beberapa Bupati dihadapan rapat Paripurna yang turut dihadiri forum komunikasi pimpinan daerah.

Rapat Paripurna DPRD Minut yang dipimpin Ketua Vonny Rumimpunu, didampingi Wakil Ketua Edwien Nelwan dan Cyntia Erkles, diapresiasi oleh Bupati karena boleh berlangsung tepat waktu.

Hadir pula para pejabat terundang, diantaranya Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, Kabag, Camat, Direktur, Irban, Sekretaris OPD. (Tommy)

MINUT,Sumberredaksi– Musyawarah Nasional (Munas) ke VI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) akan berlangsung di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Mei 2025 mendatang.

Bupati Joune Ganda yang juga wakil Ketua Apkasi menyampaikan, bahwa pada Munas Apkasi direncanakan akan di hadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

“Kabupaten Minahasa tahun 2025 akan melaksanakan kembali event nasional. Kali ini agenda Munas VI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang direncanakan dibuka oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Bupati Joune Ganda, Senin (24/03/2025) saat menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban Bupati Minahasa Utara tahun anggaran 2024.

Pada tahun 2024 yang lalu, Kabupaten Minahasa Utara mencatatkan diri sebagai tuan rumah pelaksanaan the first sesion executive bureau meeting united cities and local governments asia pasific (UCLG ASPAC), sebuah event Internasional yang beranggotakan pemerintah daerah se Asia Pasific dan berlangsung dengan baik serta mendapatkan apresiasi dari peserta yang berasal dari berbagai negara. (Tommy) 

MINUT,Sumberredaksi– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (MINUT) gerak cepat tanggap darurat bencana yang melanda sejumlah wilayah daerah setempat, salah satunya penanganan banjir di desa Tiwoho.

Melalui Dinas PUPR Minahasa Utara, Senin, langsung melaksanakan pemulihan Sarana dan prasarana akibat banjir di desa Tiwoho Kecamatan Wori dengan menerjunkan alat berat. “Sesuai instruksi pak Bupati, semua OPD bergerak bantu warga terdampak bencana banjir maupun longsor. Dinas PUPR saat ini, mengerahkan alat berat di desa Tiwoho untuk mengeruk dan memperlebar muara sungai yang meluap,” ujar Kadis PUPR Alfons Jorry Tintingon.

Diketahui, dampak banjir di desa Tiwoho menyebabkan 48 rumah dengan 148 jiwa tergenang air. Dampak itu pun langsung ditanggapi Pemkab Minut.Selain penanganan pemulihan Sarana dan prasarana, pemerintah melalui OPD lainnya memberikan bantuan makanan siap saji kepada warga terdampak bencana.

Penanganan kesehatan melalui dinas kesehatan pun telah bergerak membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan.Selain itu Badan Penanggulangan Daerah, secara intens melakukan patroli disejumlah wilayah untuk menangani pohon tumbang juga membantu warga terdampak. (Tommy)